Oleh : Muhammad Jaiz

Pergeseran-pergeseran paradigma yang terjadi dalam disiplin ilmu administrasi publik telah ikut mempengaruhi bagian-bagian di dalam ilmu administrasi publik, termasuk dalam kebijakan publik. Berbagai paradigma mulai dari Old Public Administration yang menekankan pada prinsip-prinsip politik, New Public Management dan Enterpreunerial Goverment yang menekankan pada prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta New Public Services yang berbasiskan Pubic Services Oriented dan prinsip-prinsip demokrasi sampai pada paradigma The Dynamic Governance yang menggabungkan prinsip-prinsip dari NPM dan NPS. Semua pergeseran paradigma tersebut merupakan sebuah upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan mewujudkan administrasi publik yang mampu menjawab berbagai perubahan dan tuntutan masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Kebijakan publik sebagai salah satu instrumen administrasi publik, merupakan sebuah alat untuk mengalokasikan nilai-nilai secara paksa dan sah kepada seluruh masyarakat (Easton dan Islamy, 2000), kebijakan publik juga merupakan sebuah usaha dan serangkaian tindakan untuk memecahkan permasalahan publik melalui pengalokasian sumberdaya. Oleh karena itu kebijakan publik yang di buat oleh para aktor dan desicion makers harus bisa menjawab persoalan yang ada di dalam masyarakat serta merupakan representasi dari problema dan kebutuhan masyarakat. Seiring dengan perkembangan dan pergeseran paradigma yang terjadi dalam administrasi publik, maka model dan konsep kebijakan publik pun ikut berubah, mulai dari konsep yang tradisional sampai pada konsep kebijakan publik baru atau modern. Dalam konteks model kebijakan publik tradisional, melihat masyarakat hanya sebagai objek dari kebijakan publik tersebut, selain itu peran masyarakat dalam perumusan kebijakan publik hampir tidak ada atau masyarakat hanya bersifat pasif. Sehingga tidak jarang masyarakat menggangap bahwa kebijakan publik hanya merupakan produk-produk untuk kepentingan elit bukan kepentingan massa atau rakyat.

Dengan munculnya paradigma good governance dalam tata pemerintahan, telah membawa harapan baru untuk mewujudkan kebijakan publik yang pro-rakyat, melalui prinsip demokrasi, desentralisasi, akuntabilitas, responsivitas, partisipasi dan keterbukaan maka good governance menawarkan sebuah solusi dalam mewujudkan kebijakan publik yang pro terhadap rakyat, melalui kolaborasi dalam menjalankan kepemerintahan, maka dengan adanya prinsip partisipasi, kebijakan publik diharapkan melibatkan para stakeholders, mulai pada saat perumusan, implementasi, serta evaluasi harus bisa melibatkan pemerintah itu sendiri, masyarakat dan swasta. Nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam good governace harus bisa di adaptasi dalam kebijakan publik, hal ini sangat penting mengingat sebuah kebijakan publik akan terimplementasi dengan baik apabila kebijakan publik tersebut bisa mengakomodir semua kepentingan para aktor yang terlibat karena adanya dukungan dari semua golongan. Selain itu dengan adanya partisipasi dalam kebijakan publik maka para aktor yang terlibat akan mempunyai sense of belonging terhadap kebijakan yang dihasilkan, serta kebijakan tersebut mempunyai basis legitimasi yang kuat. Namun dengan adanya nilai-nilai demokrasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi dalam kebijakan publik maka tidak akan mudah untuk mengakomodir semua kepentingan yang ada, selain itu azas demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat dapat menjadi boomerang bagi pemerintah dalam mengidentifikasi permasalahan publik yang ada, hal ini disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam mengidentifikasi permasalahan publik, dan adanya banyak kepentingan dari setiap aktor yang terlibat, dapat menghambat suatu proses formulasi kebijakan, selain itu kualitas dan kuantitas masyarakat dalam formulasi juga merupakan hal yang patut diperhatikan dalam proses formulasi. Kualitas masyarakat merupakan sejauh mana masyarkat dapat menganalisis permasalahan publik secara holistik dan memberikan ide atau gagasan terhadap permasalahan tersebut, sedangkan kuantitas merupakan banyaknya masyarakat yang mau berpartisipasi dalam proses formulasi kebijakan. Untuk itu pemerintah perlu mengupayakan kolaborasi dari semua pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan yang nantinya kebijakan yang dihasilkan bersifat kolaboratif.

Dari semua paparan diatas yang merupakan tantangan kebijakan publik modern yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi, maka pemerintah harus bisa menciptakan sebuah mekanisme dalam proses formulasi kebijakan publik yang nantinya mekanisme tersebut dapat mengakomodir semua kepentingan dan tidak menghambat proses formulasi serta menciptakan kebijakan publik yang mampu memecahkan berbagai permasalahan publik dan tentunya kebijakan yang pro terhadap rakyat.