Latar Belakang

Beberapa waktu ini, berkembang banyak paradigma tentang pembangunan. Masing-masing paradigma tersebut dikembangkan oleh para ahli dengan menawarkan berbagai macam konsep pembangunan yang berbeda. Salah satu diantara paradigma pembangunan yang cukup populer adalah konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Istilah pembangunan berkelanjutan pertama kali muncul pada tahun 1980 dalam World Conservation Strategy dari the International Union for the Conservation of Nature (IUCN), lalu pada tahun 1981 dipakai oleh Lester R.

Brown dalam buku Building a Sustainable Society (Keraf, 2002). Istilah tersebut kemudian menjadi sangat populer ketika pada tahun 1987 World Commision on Environment and Development atau dikenal sebagai Brundtland Commision menerbitkan buku berjudul Our Common Future (Fauzi, 2004). Tahun 1992 merupakan puncak dari proses politik yang akhirnya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, paradigma pembangunan berkelanjutan diterima sebagai sebuah agenda politik pembangunan untuk semua negara di dunia (Keraf, 2002).


Sehubungan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan tersebut, The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) yang berlangsung pada musim panas tahun 1992 telah menandatangai perjanjian internasional dan memfokuskan diri pada dua isu utama, yaitu isu tentang perubahan iklim (climate change) dan keanekaragaman hayati (biodiversity) (Barbier, 1993).

Pokok perhatian dalam pembangunan berkelanjutan adalah hubungan antara ekonomi dan ekologi (Panayotou, 1994). Menurut Barbier (1993), ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kunci yang dapat mengharmonisasikan ekonomi dengan lingkungan.

Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Konsep berkelanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutan pun sangat multi-dimensi dan multi-interpretasi. Karena adanya multi-dimensi dan multi-interpretasi ini, para ahli sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh Komisi Brundtland yang menyatakan bahwa “pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka” (Fauzi, 2004).

Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan erat dengan bagaimana mengkonservasi stok kapital. Barbier (1993) merinci tiga jenis kapital, yaitu: man made capital (Km), human capital (Kh), dan natural capital (Kn).

Menurut Perman et al., (1996) dalam Fauzi (2004), setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama, menyangkut alasan moral. Generasi kini yang menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumberdaya alam dan lingkungan memiliki kewajiban moral untuk menyisakan layanan sumberdaya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengkestraksi sumberdaya alam yang merusak lingkungan sehingga menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. Kedua, menyangkut alasan ekologi. Keanekaragaman hayati, misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi sehingga aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada hal yang mengancam fungsi ekologi tersebut. Ketiga, menyangkut alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih menjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria berkelanjutan. Dimensi ekonomi keberlanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (intergenerational welfare maximization).

Konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi, yaitu dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi di masa mendatang, dan dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumberdaya alam dan lingkungan (Heal, 1998 dalam Fauzi, 2004).

Pezzey (1992) melihat aspek keberlanjutan dari sisi yang berbeda. Dia melihat bahwa keberlanjutan memiliki pengertian statik dan dinamik. Keberlanjutan statik diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan dengan laju teknologi yang konstan, sementara keberlanjutan dinamik diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah (Fauzi, 2004).

Dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, terdapat dua kaidah yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, yaitu (Pearce dan Turner, 1990):
  1. Untuk sumberdaya alam yang terbarukan (renewable resources): Lajupemanenan harus lebih kecil atau sama dengan laju regenerasi (produksilestari).
  2. Untuk masalah lingkungan: Laju pembuangan (limbah) harus lebih kecil atau setara dengan kapasitas asimilasi lingkungan.
Aspek operasional dari konsep keberlanjutan ini dapat dipahami lebih jauh dengan adanya lima alternatif pengertian sebagaimana yang diuraikan Perman et al., (1996) dalam Fauzi (2004), sebagai berikut:
  1. Suatu kondisi dikatakan berkelanjutan (sustainable) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (non-declining consumption).
  2. Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumberdaya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi di masa mendatang.
  3. Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumberdaya alam (natural capital stock) tidak berkurang sepanjang waktu (non-declining).
  4. Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumberdaya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumberdaya alam.
  5. Keberlanjutan adalah kondisi dimana kondisi minimum keseimbangan dandaya tahan (resilience) ekosistem terpenuhi.
Selain definisi operasional diatas, Haris (2000) dalam Fauzi (2004) melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, yaitu:

  1. Keberlanjutan ekonomi, yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri.
  2. Keberlanjutan lingkungan: Sistem yang berkelanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumberdaya yang stabil, menghindari eksploitasi sumberdaya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungis ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi.
  3. Keberlanjutan sosial: Keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan social termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Menurut Munasinghe (1993), pembangunan berkelanjutan mempunyai tiga tujuan utama, yaitu: tujuan ekonomi (economic objective), tujuan ekologi (ecological objective) dan tujuan sosial (social objective). Tujuan ekonomi terkait dengan masalah efisiensi (efficiency) dan pertumbuhan (growth); tujuan ekologi terkait dengan masalah konservasi sumberdaya alam (natural resources conservation); dan tujuan sosial terkait dengan masalah pengurangan kemiskinan (poverty) dan pemerataan (equity). Dengan demikian, tujuan pembangunan berkelanjutan pada dasarnya terletak pada adanya harmonisasi antara tujuan ekonomi, tujuan ekologi dan tujuan sosial.

Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Menindaklanjuti publikasi Our Common Future, banyak upaya telah dilakukan untuk mengembangkan pedoman dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini dengan pertimbangan bahwa tanpa pedoman atau prinsip, tidak mungkin menentukan apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan berkelanjutan, atau apakah suatu prakarsa konsisten dengan pembangunan berkelanjutan. Membuat pedoman atau prinsip-prinsip tersebut merupakan suatu tantangan yang menarik, karena sistem sosial dan ekonomi serta kondisi ekologi tiap negara sangat beragam. Jadi tidak ada model solusi umum yang dapat dibuat. Setiap negara harus menyusun model solusinya sendiri, yang disesuaikan dengan konteks, kebutuhan, kondisi dan peluang yang ada (Mitchell et al., 2003).

Beberapa prinsip pembangunan berkelanjutan pilihan dari Deklarasi Rio pada tahun 1992 adalah sebagai berikut (UNCED, The Rio Declaration on Environment and Development, 1992 dalam Mitchell et al., 2003):

  • Prinsip 1: Manusia menjadi pusat perhatian dari pembangunan berkelanjutan. Mereka hidup secara sehat dan produktif, selaras dengan alam.
  • Prinsip 2: Negara mempunyai, dalam hubungannya dengan the Charter of the United Nations dan prinsip hukum internasional, hak penguasa utnuk mengeksploitasi sumberdaya mereka yang sesuai dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan mereka.
  • Prinsip 3: Hak untuk melakukan pembangunan harus diisi guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan yang sama dari generasi sekarang dan yang akan datang.
  • Prinsip 4: Dalam rangka pencapaian pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan seharusnya menjadi bagian yang integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap sebagai bagian terpisah dari proses tersebut.
  • Prinsip 5: Semua negara dan masyarakat harus bekerjasama memerangi kemiskinan yang merupakan hambatan mencapai pembangunan berkelanjut.
  • Prinsip 8: Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, negara harus menurunkan atau mengurangi pola konsumsi dan produksi, serta mempromosikan kebijakan demografi yang sesuai.
  • Prinsip 9: Negara harus memperkuat kapasitas yang dimiliki untuk pembangunan berlanjut melalui peningkatan pemahaman secara keilmuan dengan pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dengan meningkatkan pembangunan, adapatasi, alih teknologi, termasuk teknologi baru dan inovasi teknologi.
  • Prinsip 10: Penanganan terbaik isu-isu lingkungan adalah dengan partisipasi seluruh masyarakat yang tanggap terhadap lingkungan dari berbagai tingkatan. Di tingkat nasional, masing-masing individu harus mempunyai akses terhadap informasi tentang lingkungan, termasuk informasi tentang material dan kegiatan berbahaya dalam lingkungan masyarakat, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk tanggap dan partisipasi melalui pembuatan informasi yang dapat diketahui secara luas.
  • Prinsip 11: Dalam rangka mempertahankan lingkungan, pendekatan pencegahan harus diterapkan secara menyeluruh oleh negara sesuai dengan kemampuannya. Apabila terdapat ancaman serius atau kerusakan yang tak dapat dipulihkan, kekurangan ilmu pengetahuan seharusnya tidak dipakai sebagai alasan penundaan pengukuran biaya untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan.
  • Prinsip 12: Penilaian dampak lingkungan sebagai instrumen nasional harus dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang mungkin mempunyai dampak langsung terhadap lingkungan yang memerlukan keputusan di tingkat nasional.
  • Prinsip 13: Wanita mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan. Partisipasi penuh mereka perlu untuk mencapai pembangunan berlanjut.
  • Prinsip 14: Penduduk asli dan setempat mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan karena pemahaman dan pengetahuan tradisional mereka. Negara harus mengenal dan mendorong sepenuhnya identitas, budaya dan keinginan mereka serta menguatkan partisipasi mereka secara efektif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Keberlanjutan (Sustainability) dan Etika (Ethics)

Konsep pembangunan berkelanjutan berhubungan erat dengan masalah etika, mengingat bahwa konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada masa depan (future) dan juga memfokuskan diri pada masalah kemiskinan (poverty). Konsep ini sangat memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang, namun pada saat yang bersamaan juga tidak mengurangi perhatian terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan taraf hidup orang-orang miskin yang ada pada generasi sekarang (Barbier, 1993).

Dari sisi etika lingkungan, pembangunan berkelanjutan lebih mengikuti pandangan ekosentrisme dan bukan pandangan anthroposentrisme. Keraf (2002) menguraikan prinsip-prinsip etika lingkungan hidup, yang jika dikaji lebih jauh juga memegang peranan penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip etika lingkungan hidup dimaksud adalah:
  1. Sikap hormat terhadap alam (respect for nature).
  2. Prinsip tanggung jawab (moral responsibility for nature).
  3. Solidaritas kosmis (cosmic solidarity).
  4. Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam (caring for nature).
  5. Prinsip no harm.
  6. Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam.
  7. Prinsip keadilan.
  8. Prinsip demokrasi.
  9. Prinsip integritas moral.
Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Dunia dan di Indonesia

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan saat ini telah menjadi agenda internasional. Dapat dikatakan bahwa hampir semua negara di dunia, baik negaranegara maju maupun negara-negara berkembang telah menyadari betapa pentingnya melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, baik untuk saat ini maupun untuk masa mendatang.

Komisi Bruntland menegaskan bahwa tidak ada sebuah cetak biru untuk pembangunan berkelanjutan. Setiap negara harus mengembangkan pendekatannya
sendiri. Dalam konteks ini, tidak mengejutkan jika muncul anggapan dan penekanan yang berbeda antara negara maju dan berkembang (Mitchell et al., 2003).

Di negara maju, penekanan utama pembangunan berkelanjutan lebih pada bagaimana memadukan pertimbangan ekonomi dan lingkungan dalam pengambilan keputusan. Perhatian yang lebih juga diberikan pada persoalan pemerataan lintas-generasi. Lebih lanjut, negara maju juga menekankan bahwa dalam memadukan pertimbangan lingkungan tersebut pada akhirnya tidak mengacaukan daya saing ekonomi mereka, khususnya untuk menandingi tenaga murah yang tersedia di negara-negara berkembang. Negara maju juga menyarankan bahwa negara berkembang harus merubah kegiatan ekonomi mereka untuk menghindari kerusakan hutan tropis misalnya dan sumberdaya alam lain dengan nilai-nilai global.

Sebaliknya, negara berkembang memberikan prioritas pembangunan berkelanjutan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia saat ini, serta menjamin kelangsungan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, penekanannya lebih pada pemerataan antar generasi daripada lintas generasi. Ada keengganan yang dapat dipahami dari negara berkembang ketika negara maju menyarankan mereka untuk meninggalkan peluang pembangunan melalui penebangan hutan tropis untuk melindungi lingkungan global. Para pemimpin di negara berkembang meyakini bahwa rakyat mereka mempunyai hak yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan mereka seharusnya tidak dilarang melakukan sesuatu yang dulu juga dilakukan masyarakat negara maju untuk mencapai satu tingkat kemapanan ekonomi seperti sekarang.

Munculnya isu-isu seperti perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, menurunnya keanekaragaman hayati, menurunnya kualitas lingkungan dan masalah kemiskinan menjadi bukti tentang bagaimana pentingnya melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan.

Perubahan iklim yang dicirikan oleh peningkatan suhu udara dan perubahan besaran dan distribusi curah hujan telah membawa dampak yang luas dalam banyak segi kehidupan manusia dan diperkirakan akan terus memburuk jika emisi gas rumah kaca (GRK) tidak dapat dikurangi dan distabilkan. Hal ini terjadi karena perubahan suhu dan curah hujan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi sistem produksi pangan, sumberdaya air, pemukiman, kesehatan, energi, dan sistem keuangan. Pengaruh lain yang terjadi adalah kenaikan permukaan laut (Murdiyarso, 2003).

Gas Rumah Kaca (GRK) menimbulkan pengaruh yang dikenal dengan efek rumah kaca, yang selanjutnya menimbulkan pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk mengatasi dampak negatif GRK, pada tanggal 11 Desember 1987 negara-negara di dunia mengadopsi suatu Protokol yang merupakan dasar bagi negara-negara industri untuk mengurangi emisi GRK gabungan mereka paling sedikit 5 persen dari tingkat emisi tahun 1990 menjelang periode 2008-2012.

Komitmen yang mengikat secara hukum ini akan mengembalikan tendensi peningkatan emisi GRK yang secara historis dimulai di negara-negara tersebut 150 tahun yang lalu. Protokol Kyoto, demikian selanjutnya protokol itu disebut, disusun untuk mengatur target kuantitatif penurunan emisi dan target waktu penurunan emisi bagi negara maju. Sementara negara berkembang tidak memiliki kewajiban atau komitmen untuk menurunkan emisinya. Singkatnya, Protokol Kyoto adalah sebuah instrumen hukum (legal instrument) yang dirancang untuk mengimplementasikan Konvensi Perubahan Iklim yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi GRK agar tidak mengganggu sistem iklim bumi. Amerika Serikat (AS), sebagai salah satu negara yang mendukung konsep pembangunan berkelanjutan, pada tahun 2001 menolak Protokol Kyoto. Hal ini sangat disayangkan mengingat AS memberikan persentase kontribusi terbesar emisi GRK. Pada tahun 1990, kontribusi AS mencapai 36,1% dari emisi total GRK sebesar 13,7 Gt (gigaton=109 ton). Beberapa hal yang menjadi alasan bagi AS untuk menolak perjanjian internasional ini antara lain karena (Murdiyarso, 2003):

  1. Delapan puluh persen penduduk dunia (termasuk yang berpenduduk besar seperti Cina dan India) dibebaskan dari kewajiban menurunkan emisi.
  2. Implementasi Protokol Kyoto akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi AS karena penggantian pembangkitan energi dengan batu bara menjadi gas akan sangat mahal.
  3. Protokol Kyoto adalah cara mengatasi masalah perubahan iklim global yang tidak adil dan tidak efektif.
  4. CO2 menurut undang-undang AS “Clean Air Act” tidak dianggap sebagai pencemar sehingga secara domestik tidak perlu diatur emisinya.
  5. Kebenaran ilmiah perubahan iklim dan cara-cara untuk memecahkan persoalannya didukung oleh pemahaman ilmiah yang terbatas.

Indonesia sangat rentan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Suhu udara yang meningkat secara langsung akan mempengaruhi produksi serealia termasuk padi, makanan pokok penduduk Indonesia. Daerah yang padat penduduk akan rentan terhadap wabah penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Demikian juga akibat tingginya curah hujan akan langsung berpengaruh terhadap meluasnya daerah genangan banjir di dataran rendah. Sebaliknya, kekeringan akan mempengaruhi daerah lahan kering dan dataran tinggi. Kenaikan permukaan laut setinggi 60 cm akan berpengaruh langsung terhadap jutaan penduduk yang hidup di daerah pesisir. Panjang garis pantai Indonesia yang lebih dari 80.000 km memiliki konsentrasi penduduk dan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat yang tinggi, termasuk kota pantai dan pelabuhan. Demikian juga ekosistem alami seperti mangrove akan banyak mengalami gangguan dari pelumpuran dan penggenangan yang makin tinggi (Murdiyarso, 2003).

Pada kenyataannya, pembangunan yang dijalankan di Indonesia selama ini dirasakan kurang atau bahkan dapat dikatakan, tidak memperhatikan kaidahkaidah konsep pembangunan berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi, ekologi, maupun sosial. Banyak hal yang dapat dijadikan bukti atas kegagalan Indonesia dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan.

Kerusakan hutan merupakan salah satu indikator dari tidak dijalankannya konsep pembangunan berkelanjutan, yang tidak memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Saat ini kerusakan hutan di Indonesia sangat parah. Dari 112 juta hektar hutan di Indonesia saat ini kerusakan mencapai 59,2 juta hektar atau 2,83 juta hektar per tahun. Kerusakan hutan sebesar ini sangat parah. Kalau dibiarkan dan tidak ada aksi apa-apa maka dalam 10-15 tahun mendatang Indonesia menjadi negara yang tidak berhutan. Dengan kerusakan seluas itu, sekarang dampaknya sangat terasa. Waduk yang dibangun dengan biaya yang sangat mahal di pulau Jawa sekarang mengalami penurunan umur (daya tahan) waduk dari yang seharusnya 100 tahun tinggal 50 tahun. Sawah-sawah yang dulu tidak kekeringan, sekarang banyak yang kekeringan. Sungai-sungai menjadi tidak normal, ketika musim hujan banjir, ketika musim kemarau kering. Dampak langsung dengan adanya kerusakan hutan ini adalah turunnya produksi pertanian. Input apapun yang dilaksanakan tidak akan berarti bila tidak ada air. Jadi dampak kerusakan hutan sangat berpengaruh pada produksi padi (Suntoro, 2005).

Hal lain adalah masalah konversi lahan, yang pelaksanaannya seringkali tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat dan pihak-pihak lain yang terkait (stakeholders).

Proyek sejuta hektar lahan gambut di Propinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1996 mungkin merupakan satu contoh nyata mega-proyek yang sangat kontroversial dan merepresentasikan kompleksitas, ketidakpastian dan perubahan persoalan lingkungan di Indonesia. Proyek ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan sosial dan politis pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Suharto untuk mempertahankan swasembada pangan, satu program yang cukup prestisius bagi Presiden waktu itu terutama karena penghargaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap keberhasilan Indonesia untuk mewujudkan swasembada pangan.

Upaya mempertahankan swasembada pangan ini juga mulai mendapatkan perhatian yang serius, terutama ketika proses urbanisasi dan perkembangan kota di Jawa semakin mengancam eksistensi lahan-lahan persawahan subur di Jawa.

Menurut Mitchell et al. (2003), paling tidak terdapat lima keberatan utama yang diajukan oleh mereka yang menolak atau mempertanyakan proyek sejuta hektar lahan gambut tersebut, yaitu:

  1. Proses perencanaan dan pelaksanaan proyek ini tidak transparan, tanpa kajian mendalam, serta menyalahi peraturan dan perundangan yang ada. Sebagai missal, studi analisis dampak lingkungan (AMDAL) proyek ini baru disusun setelah beberapa waktu proyek dimulai. Dengan kata lain, ketika banyak orang mulai mempertanyakan dampak lingkungan proyek ini, baru pemerintah atau pemrakarsa melakukan studi AMDALnya.
  2. Secara teknis banyak dipertanyakan mengenai proses pembuatan saluransaluran drainasi untuk pengaturan air di wilayah proyek. Diperkirakan proses pembuatan saluran tersebut tidak memperhatikan keragaman dan karakteristik lahan gambut yang ada sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan banjir ataupun kekeringan yang sangat parah.
  3. Tidak dikaji keragaman flora dan fauna yang ada pada lahan yang akan dikembangkan, sehingga proyek tersebut akan mempunyai dampak terhadap keragaman hayati lahan gambut yang sangat khas dan langka di dunia ini.
  4. Perhitungan atau analisis biaya dan manfaat proyek tersebut tidak jelas dan kurang meyakinkan. Dengan kata lain, terlalu banyak uang pemerintah yang harus dialokasikan pada proyek yang secara ekonomis belum tentu berhasil.
  5. Proyek ini akan mempunyai implikasi sosial yang luas, terutama dengan akan didatangkannya sekitar 200.000 sampai 300.000 kepala keluarga transmigran dari pulau Jawa.

Singkatnya, dari ukuran teknis, lingkungan, ekonomi, maupun sosial, banyak pakar cenderung mengatakan bahwa proyek tersebut tidak layak. Dampak negatifnya dianggap lebih banyak daripada dampak positifnya.

Pada wilayah perkotaan, gambaran lemahnya pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan antara lain dapat dilihat dari banyaknya daerah kumuh (slums area), kesemrawutan lalu lintas yang menunjukkan tidak adanya perencanaan pengembangan wilayah yang baik, pencemaran udara, masalah pembuangan limbah (termasuk tempat pembuangan sampah) dan tingginya tingkat kesenjangan sosial (social gap) antara si kaya dan si miskin. Keadaan ini sangat berpotensi menimbulkan kerawanan sosial yang pada akhirnya akan merugikan banyak pihak.

Mubyarto (2005) menyatakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 dan adanya ketimpangan ekonomi dan sosial yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1980-an merupakan akibat dari strategi pembangunan yang salah. Pembangunan selama ini terlalu berorientasi pada pertumbuhan (growth) dan tidak memberi perhatian yang cukup pada masalah pemerataan (equity) dan keadilan sosial (social justice). Dan penerapan strategi pembangunan yang salah ini terjadi karena Presiden sangat tergantung kepada para teknokrat ekonomi.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, pembangunan berkelanjutan memfokuskan diri pada masalah kemiskinan, yang berkaitan erat dengan masalah etika. Dalam hal kemiskinan, Indonesia masih harus bekerja lebih keras lagi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 36,2 juta dan 24,8 juta diantaranya berada di daerah pedesaan (Mulyono, 2005). Karena itu, diperlukan upaya konkrit pengentasan kemiskinan tanpa harus mengeksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan.

Dari sisi etika, terhambatnya implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia juga terkait erat dengan tingginya tingkat korupsi, yang terjadi hampir di seluruh tingkat dan lapisan masyarakat. Dr. Koentjaraningrat, seorang pakar antropologi, meyakini bahwa sebelum Indonesia dapat membangun, maka sikap mental masyarakatnya harus diperbaiki terlebih dahulu. Pendekatan psikologi ini dikenal dengan teori mental (mentality theory) yang menyatakan bahwa sepanjang mental masyarakat masih lebih condong kepada mental korupsi daripada mental untuk melawan korupsi, maka Indonesia akan sulit atau tidak mungkin untuk membangun (Himawan, 1980).

Dalam mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan, Emil Salim (2006) menekankan pentingnya segitiga kemitraan antara pemerintah, dunia bisnis dan masyarakat madani dalam hubungan kesetaraan dengan mengindahkan hukum ekonomi, alam-ekologi dan peradaban.

Simpulan

Konsep berkelanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutan pun sangat multi-dimensi dan multiinterpretasi. Pengertian pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati oleh Komisi Brundtland adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Ada tiga alasan utama utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan, yaitu: alasan moral, alasan ekologi dan alasan ekonomi. Konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, yaitu: keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan sosial. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan mempunyai tiga tujuan utama, yaitu: tujuan ekonomi (efisiensi dan pertumbuhan), tujuan ekologi (konservasi sumberdaya alam) dan tujuan sosial (mengurangi kemiskinan dan pemerataan).

Banyak upaya telah dilakukan untuk mengembangkan pedoman dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Membuat pedoman atau prinsip-prinsip tersebut merupakan suatu tantangan yang menarik, karena sistem sosial dan ekonomi serta kondisi ekologi tiap negara sangat beragam. Jadi tidak ada model solusi umum yang dapat dibuat. Setiap negara harus menyusun model solusinya sendiri, yang disesuaikan dengan konteks, kebutuhan, kondisi dan peluang yang ada

Pembangunan berkelanjutan berhubungan erat dengan masalah etika, mengingat bahwa konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada masa depan (future) dan juga memfokuskan diri pada masalah kemiskinan (poverty).

Dari sisi etika lingkungan, pembangunan berkelanjutan lebih mengikuti pandangan ekosentrisme, dan bukan pandangan anthroposentrisme. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dewasa ini telah menjadi agenda internasional, termasuk Indonesia. Walaupun demikian, tidak ada sebuah cetak biru untuk pembangunan berkelanjutan. Setiap negara harus mengembangkan pendekatannya sendiri. Dalam konteks ini, muncul anggapan dan penekanan yang berbeda antara negara maju dan berkembang.

Pada kenyataannya, pembangunan yang dijalankan di Indonesia selama ini dirasakan kurang atau bahkan dapat dikatakan, tidak memperhatikan kaidahkaidah
konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat terlihat antara lain dalam masalah kerusakan hutan, konversi lahan, pencemaran udara, pembuangan limbah, kesenjangan sosial, tingginya jumlah penduduk miskin dan menjamurnya budaya korupsi.

Dalam mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan, diperlukan adanya segitiga kemitraan antara pemerintah, dunia bisnis dan masyarakat madani dalam hubungan kesetaraan dengan mengindahkan hokum ekonomi, alam-ekologi dan peradaban.



DAFTAR PUSTAKA

Barbier, E.B. 1993. Economics and Ecology: New Frontiers and Sustainable Development. Chapman & Hall, London.

Fauzi, A. 2004. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Himawan, C. 1980. The Foreign Investment Process in Indonesia. Gunung Agung, Singapore.
Keraf, A.S. 2002. Etika Lingkungan. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Mitchell, B., B. Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi. 2003. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Mubyarto. 2005. A Development Manifesto: The Resilience of Indonesian Ekonomi Rakyat During the Monetary Crisis. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Mulyono. 2005. 60 Tahun Merdeka Rakyat Indonesia Masih Miskin. Business News No. 7269 / Tahun XLIX, Tanggal 5 Oktober 2005, Jakarta.

Munasinghe, M. 1993. Environmental Economics and Sustainable Development. The World Bank, Washington, D.C.

Murdiyarso, D. 2003. Protokol Kyoto: Implikasinya bagi Negara Berkembang. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Panayotou, T. 1994. Economy and Ecology in Sustainable Development. Gramedia Pustaka Utama in cooperation with SPES Foundation, Jakarta.

Pearce, D.W. and Turner, R.K. 1990. Economics of Natural Resources and the Environment. Harvester Wheatsheaf, London.

Salim, E. 2006. Pengelolaan Lingkungan dalam Pembangunan. Disampaikan sebagai bahan kuliah Pasca Sarjana (S3) Program Studi PSL di IPB, Bogor, pada tanggal 12 Agustus 2006.

Suntoro. 2005. Kehutanan, Saatnya Era Menanam. Business News No. 7270 / Tahun XLIX, Tanggal 7 Oktober 2005, Jakarta.